, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/...

, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ BPN) mulai memberlakukan penerapan sertifikat tanah elektronik atau sertifikat el.

Sertifikat elektronik merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang terbit pada awal tahun ini.

Di dalam beleid itu disebutkan penerbitan sertifikat tanah elektronik dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat tanah yang sudah terdaftar sebelumnya berupa analog menjadi bentuk digital.

"Untuk penerbitan sertifikat elektronik nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar," terang Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Dwi Purnama dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Sabtu (6/2/2021).

Ingat, Sertifikat Tanah Lama Tidak Ditarik Meski Diganti Elektronik

Sertifikat tanah elektronik juga mulai diberlakukan kepada masyarakat pemilik tanah yang datang ke kantor BPN secara suka rela.

"Dan penggantian sertipikat analog menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar seperti secara suka rela datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya," tambah dia.

Dwi menegaskan, tidak ada penarikan paksa sertifikat tanah fisik dari masyarakat untuk ditukar menjadi sertifikat elektronik atau sertifikat el.

"Perlu dijelaskan juga sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh kepala kantor, jadi saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data maka sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor digantikan oleh sertipikat elektronik," terang Dwi.

Tata Cara Daftar dan Ganti Sertifikat Tanah Elektronik

Adapun yang melatarbelakangi diluncurkannya sertifikat elektronik, Dwi Purnama menuturkan untuk efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Kemudian mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat ease of doing business (EoDB).