KOMPAS.com – Pemerintah mengebut penyelesaian peraturan pelaksanaan atau aturan turunan...

KOMPAS.com – Pemerintah mengebut penyelesaian peraturan pelaksanaan atau aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Saat ini, dari 54 aturan turunan yang dirumuskan, dua di antaranya sudah rampung diundangkan.

Sisanya masih berupa draf untuk dibahas bersama pihak terkait. Secara keseluruhan, aturan turunan UU Cipta Kerja ini meliputi 49 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Dua aturan yang sudah kelar yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020. Selanjutnya, 38 RPP dan 4 RPerpres telah selesai dan disampaikan Menko Perekonomian kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Adapun 9 RPP dan 1 RPerpres telah selesai pembahasan dan sedang proses harmonisasi dan pembulatan substansinya. Sejak UU Ciptaker diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah memang terus mengebut aturan turunannya.

Dalam keterangan resminya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, peraturan pelaksanaan UU Ciptaker semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan regulasi ini.

Menko Airlangga: Vaksin Merah Putih Masuk Uji Coba di Semester II 2021

Ia menegaskan bahwa UU tersebut merupakan bentuk Reformasi Regulasi dan upaya Debirokratisasi, agar dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Kronologi Perumusan Aturan Turunan UU Ciptaker

Pada tahap awal pembahasan, Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, bersama Kemenkumham, Setneg, Setkab dan 18 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, telah sepakat menyusun 44 Peraturan Pelaksanaan UU Ciptaker (40 RPP dan 4 RPerpres), serta menyelesaikan 2 RPP yang terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Untuk mendorong penguatan implementasi UU Cipta Kerja, maka pemerintah menambahkan 2 peraturan pelaksanaan yakni 1 RPP tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 1 RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.